2
Dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah Sarjana berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat.

Sekjen Peradi dan Boy Yendra Tamin 
Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas bahwa seorang sarjana hukum untuk dapat mengikuti ujian calon advokat  terlebih dahulu wajib mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat (PKPA). Dalam melaksanakan perintah undang-undang tersebut DPN PERADI telah membangun jalinan keminitraan dengan sejumlah perguruan tinggi (fakultas hukum khusunya) dan .kantor hukum dan lembaga lainnyai di Indonesia dalam penyelenggaraan PKPA. Artinya PERADI sampai saat ini belum melaksanakan sendiri PKPA, tetapi dilaksanakan dengan membangun kemintraan dengan lembaga pendidikan tinggi dan organisasi advokat, dimana saat ini ada 46 Institusi dan lembaga yang menjadi mitra PERADI dalam penyelenggaraan PKPA. Dari 46 lembaga yang menjadi mintra Peradi dalam penyelenggaraaan PKPA di Indonesia itu 38 diantara bermitra dengan Fakultas Hukum dari berbagai Universitas di Indonesia baik PTS maupun PTN. 

Dalam Temu Wicara antara Peradi dan Mitra penyelenyelanggara PKPA yang berlansung pada tanggal 26 maret 2011 kemaren di Jakarta, lahir beberapa gagasan untuk meningkatkan PKPA yang sudah ada menjadi suatu jenjang pendidikan Magister Advokat sebagaimana adanya program Magister Kenotariatan. 

Berikut adalah daftar penyelenggara PKPA diseluruh Indonesia yang di update Peradi pada 23 Maret 2011 yang lalu  selengkapnya lihat di peradi.or.id/in/detail.viewer.php?catid=887b946c66a84d342896cc8d393bb8fc&cgyid=3dfb4c55b245a8366c6d5a32b7bdf784#  (***)

Poskan Komentar

  1. wah aneh juga ya pak,masa' peradi belum melaksanakan sendiri PKPA, mungkin kah ini salah satu dari kelalaian atau memang waktu nya yg tidak ada bagi petinggi peradi untuk membicarakan mslah ini.... wah...wah.... semoga saya lulus ujian PERADI tahun ini ya pak...
    heheheh...amin...

    BalasHapus
  2. sebenarnya tidak aneh Tom, menyelenggarakan sebuah pendidikan itu tidak mudah. Meskipun Peradi bermitra dengan berbagai lembaga pendidikan tinggi dalam penyelenggaraan PKPA, tetapi otoritas dan kendali tetap dipegang oleh Peradi. Sebab PKPA itu adalah hak masyarakat, jadi Peradi harus melaksanakannya meskipun untuk saat ini dengan bermitra dengan pihak lain.

    BalasHapus

 
Top