Amandemen Undang-Undang Dasar 1945

Belakangan ini gagasan untuk mengamandemen UUD 1945 terasa makin deras, tetapi masih mengarah pada soal kekuasaan dan politik. Salah satunya berkaitan dengan Capres dan Cawapres independen. Tulisan yang pernah saya tulis dua tahun lalu ini mungkin bisa menjadi inspirasi jika UUD 1945 akan diamandemen lagi

Oleh: Boy Yendra Tamin

Pendahuluan

Selain dari menaruh harapan yang begitu besar akan perubahan kehidupan bernegara kearah yang lebih baik, agaknya tidak begitu banyak masyarakat Indonesia yang memahami betul apa substansi dan konsekuensi atas amandemen terhadap UUD 1945.

Pandangan saya ini mudah-mudahan salah dan mungkin skeptis. Tetapi, bila kita berandai-andai dari seluruh penduduk Indonesia, berapa persenkah yang memahami dengan baik amanden UUD 1945. Disisi lain, berapa persen pula dari penduduk Indonesia yang merasa berkepentingan dengan amandemen UUD 1945? Berapa persenkah dari penduduk Indonesia yang merasa memerlukan dan atau mendapat suatu pemenuhan atas harapan hidup mereka sebagai warga dan rakyat Indonesia ?


Memang pertanyaan-pertanyaan di atas bagi sebagian orang akan ditangkap sebagai suatu pandangan yang betolak belakang dengan isu-isu yang berkembang dan dipublis pada masa-masa menjelang reformasi dan pasca reformasi. Percaya atau tidak amandemen UUD 1945 bisa hanya menjadi kepentingan para elit politik dan bukan merupakan kebutuhan rakyat secara keseluruhan. Masalah ini tentu akan menjadi kontradiktif dengan para pengajur perubahan, namun ketika dihadapan pada sejauh mana perubahan yang membuahkan kebahagian bagi rakyat atas perubahan UUD 1945 di luar nikmat yang dirasakan para elit dan mungkin termasuk para intelektual, menurut hemat saya pengajur perubahan, termasuk para pengajur dan pendorong amandemen terhadap UUD 1945 harus mengakaji ulang atas berbagai amandemen terhadap UUD 1945. Mengapa ?

Prof. Muladi (Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional) Dalam acara konvensi ikatan alumni lembaga mengatakan bahwa ada tiga masalah mendasar untuk mengamandemen UUD 1945. Pertama, setiap amandemen UUD 1945 akan menimbulkan gejolak, krisis baik ekonomi maupun instabilitas politik, pengelolaan Negara yang membutuhkan energi. Kedua, substansi amandemen UUD 1945 itu sendiri harus jelas. Ketiga, Amandemen untuk rakyat harus teruji dan valid, dan tidak hanya dengan atas nama rakyat.

Beberapa masalah yang dikemukakan di atas tentu saja dengan memahami, bahwa amandemen tidak semata-mata hanya pemenuhan syarat terhadap pasal 37 yang mencantumkan persyaratan dan mekanisme pengubahan UUD oleh/ di MPR. "Tetapi harus memenuhi syarat filosofis, sosiologis, yuridis, dan Politis, dan yang paling penting apakah rakyat membutuhkannya.

UUD 1945: SEBAGAI KONSTITUSI.

Amandemen UUD 1945 yang sudah berlansung sebanyak empat kali sejak era reformasi bergulir, dan kini berkembang lagi gagasan untuk mengandemen UUD 1945 yang kelima. Bagi saya melakukan amandemen terhadap UUD 1945 dalam waktu yang relative singkat dari satu amandemen ke amandemen yang lainnya, ia sebenarnya pekerjaan yang penuh resiko dan resiko itu cenderung hanya dapat dielimnir di atas kertas dan konseptual. Dibalik yang tampak bisa diatasi ada resiko jangka panjang yang harus dibayar mahal. Ujungnya mungkin penyelesalan.

Hal itu tentu saja apabila dipahami bahwa UUD 1945 telah menjadi darah kehidupan bangsa Indonesia dan menjadi urat nadi ketatanegaraan Indonesia selama puluhan tahun. Sebagai sebuah konstitusi, UUD 1945 tentulah tidak bisa diperlakukan, apalagi disentuh sebagaimana kita memperlakukan dan menyentuh UU. Namun, bila dicermati, keinginan-keinginan untuk mengamademen UUD 1945 masih terus bergulir, ia setidaknya sebagai refleksi atas ketidak-tuntasan atau pun sebagai respon atas gagasan-gasasan yang belum tertampung dalam amandemen UUD 1945 yang sudah berlansung. Setidaknya inilah yang menjadi alasan mengapa UUD 1945 saat diperlakukan layaknya sebagai sebuah UU dan terbaikan sebagai sebuah konstitusi.

Di dalam dunia politik istilah konstitusi biasanya sekurang-kurangnya dipergunakan untuk melukiskan seluruh sistem pemerintahan suatu negara, yaitu kumpulan ketentuan-ketentuan tentang menetapkan dan yang mengatur pemerintahan. Ketentuan-ketentuan ini sebagian bersifat aturan hukum dan sebagian bersifat non legal atau ektra legal. Â Dengan demikian tidak heran apabila kemudian dinyatakan banyak ahli, bahwa sebuah konstitusi atau UUD merupakan kristalisasi dari berbagai pemikiran politik ketika negara akan didirikan atau ketika konstitusi itu disusun. Setelah itu konstitusi mempunya kedudukan sangat penting karena ia harus menjadi landasan penyelenggaraan negara dari berbagai segi sehingga setiap tingkah laku atau kebijaksanaan politik dari setiap pemimpin negara akan senantiasa terlihat relevansinya dengan ketentuan undang-undang dasar (Moh.Mahfud MD:2000;40).

Karena konstitusi itu merupakan kristalisasi dari berbagai pemikiran politik, maka sebuah konstitusi bukan sekedar aturan belaka mengenai ketatanegaraan. Konstitusi sebagai hukum dasar (induk seluruh ketentuan hukum di sebuah negara) merefleksikan banyak hal penting bagi negara bersangkutan. Sebagian substansi konstitusi merefleksikan hal-hal yang monumental dimasa lalu, masa kini dan harapan masa datang.

Memahami eksistensi yang demikian, maka jelas dalam sebuah konstitusi terkandung suatu ideologi dari bangsa negara. Karenanya tidak heran kalau bangsa tertentu memandang konstitusi seakan-akan sebagai barang keramat yang tidak dapat disentuh. Demikian pula halnya dengan UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia, ia merupakan kristalisasi ide-ide tentang negara menjelang lahirnya negara Indonesia. Ide-ide tentang negara itu tidak dapat dilepaskan dari ideologi yang hidup dan tumbuh dalam diri bangsa Indonesia.

UUD 1945 sebagai sebuah konstitusi, maka jelas amandemen terhadapnya tidak boleh didorong kebutuhan-kebutuhan temporer, sesaat dan apalagi semata-mata dilatar belajangi kepentingan politik praktis dan berkaitan dengan kekuasaan

Disisi lain, karena konstitusi adalah karya manusia maka tentunya tidak tidak lepas dari kekurangan-kekurangan. Ia juga bukan sebuah dogma yang harus berlaku abadi tanpa diutak-atik. Dimanika kehidupan sosial bergerak begitu cepat sering kali tidak bisa diprediksikan para pembuat konstitusi pada saat konstitusi disusun. Terhadap hal ini Lito Exposto mengemukakan, bahwa Konstitusi pada kurun waktu tertentu mungkin dianggap sempurna tetapi pada lain waktu dianggap tidak memadai lagi. Beberapa ahli menyebut bahwa perubahan itu penting karena dua hal: (a) ia sesungguhnya adalah hasil sebuah kompromi dari beberapa kekuatan politik dengan kepentingan-kepentingan yang berbeda dan (b) kemampuan para penyusunnya yang terbatas. Oleh karena itu, sebuah konstitusi tidak dapat berlaku seterusnya tanpa perubahan.

AMANDEMEN UUD 1945 : EVALUASI

Seperti dikemukakan sebelumnya, bahwa sebuah konstitusi tidak dapat berlaku seterusnya tanpa perubahan, Masalahnya mengapa diperlukan perubahan terhadap UUD 1945 dan untuk kepentingan apa ?

Dua hal penting yang mendasari perubahan UUD sebagaimana dikemukakan Lito Exposto, jika dihubungkan dengan amandemen UUD 1945 sepertinya relevan. Disisi lain secara historis UUD 1945 pada waktu ditetapkan sebagai konstitusi Negara Indonesia tanggal 18 Agustus 1945 dikatakan oleh Ir. Soekarno sebagai UUD sementara, tetapi ini acapkali dijadukan dalil untuk mematahkan kalangan yang tidak menginginkan amandemen terhadap UUD 1945.

Tampa mempersoalkan lebih jauh apa yang menjadi latar belakang di amandemen 1945, yang pasti amandemen terhadap UUD 1945 yang sudah berlansung sebanyak 4 kali telah membahwa perubahan yang mendasar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Menurut Jimly Assihddiqie, perubahan-perubahan itu juga mempengaruhi struktur dan mekanisme structural organ-organ negara Republik Indonesia yang tidak dapat lagi dijelaskan menurut cara berpikir lama.

Banyak pokok-pokok pikiran baru yang diadopsikan ke dalam kerangka UUD 1945 itu. Empat diantaranya adalah (a) penegasan dianutnya citademokrasi dan nomokrasi secara sekaligus dan saling melengkapi secara komplamenter; (b) pemisahan kekuasaan dan prinsip checks and balances(c) pemurnian system pemerintah presidential; dan (d) pengeuatan cita persatuan dan keragaman dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jika naskah asli UUD 1945 berisi 71 butir ketentuan, maka setelah empat kali mengalami perubahan, kini jumlah materi muatan UUD 1945 seluruhnya mencakup 199 butir ketentuan.

Dari sejumlah amandademen yang telah dilakukan yang telah melahirkan mendasar dalam system ketenanegaraan Indonesia, memerlukan evaluasi dan optimaisasi, sebelum berfikir untuk melakukan amandemen ke lima, Kenapa ? Dari empat kali amandemen saja, beban dan pkerjaan ketatanegaraan yang harus dibenahi dan dipikul bangsa Indonesia agaknya sudah cukup berat. Sekurang-kurangnya sampai saat ini, amandemen yang sudah ada saja belum seluruh masyarakat mengetahui dan memahaminya.

PENUTUP.

Demikian pandangan sekilas saya sebagai pengantar seminar dan sosialisasi mengenai Amandemen UUD 1945 yang secara mendalam dan mendetil akan disampaikan pembicara Patrialis Akbar, SH.***

Padang, 10 April 2008
--------------------
Makalah pengantar Seminar dan Sosialisasi TAP MPR dan Amandemen UUD 1945 dalam rangka Dies Natalis Univ. Bung Hatta ke 27 tanggal 10 April 2008 di Padang.

Ditulis Oleh : Boy Yendra Tamin ~Dunia Hukum dan Sistem Hukum

Muh.Akram Anda sedang membaca artikel berjudul Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang ditulis oleh Dunia Hukum dan Sistem Hukum yang berisi tentang :Amandmen UUD 1945 dilakukan guna mewujudkan tatanana pemerintahan yang lebih demokratis Dan Maaf, Anda tidak diperbolehkan mengcopy paste artikel ini.

Blog, Updated at: 4/05/2011

21 komentar:

  1. Febri
    10-073

    Yang harus ditanyakan adalah apa maksut atau motif dari rencana dilakukannya Amademen sampai ke 5 kalinya??
    Memang benar jika UUD 1945 bisa dikatakan sebagai konstitusi kilat untuk landasan sementara konstitusi indonesia ,tapi terbukti UUD 45 ini bisa bertahan dan menjadi landasan negara selama 54 tahun lamanya sampai akhirnya dilakukan amademen pada tahun 1999 dan terus berlanjut hingga 2002,bayangkan dalam kurun waktu 3 tahun sudah terjadi 4 kali amademen,hal ini seperti seolah olah para pejabat pemerintah ketagihan untuk merenovasi UUD.
    Dan apalagi dampak dari dilakukan nya amademen pun tidak terihat kentara? Para pejabat pemerintah juga tidak bisa begitu gampangnya mengamademen suatu UU seperti membalikkan telapak tangan dengan beralasan demokrasi,kita harus bisa membedakan antara demokrasi dan revolusi..
    Dan yang terutama yang saya sampaikan adalah seorang pemimpin haruslah menjadi rakyat yaitu ia harus bepikir sebagai rakyat bagaimana segala bentuk keputusannya berguna bagi rakyat bukan untuk diri sendiri karena banyak dari pemerintah indonesia mulai dari pejabat tinggi hingga pejabat rendah seperti Bupati,lurah bahkan RT sekalipun ,mereka hanya memikirkan diri sendiri dalam mengambil keputusan ,yang ada dalam pikiran mereka hanyalah “bagaimana agar jabatan saya tidak lepas ???? “
    Sekian pendapat dari saya jika ada pendapat salah atau kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan...

    ReplyDelete
  2. di dalam amandemen akan terjadi suatu perubahan isi suatu UUD dan di dalam perubanhan itu harus ada hal yang disepakati untuk di ubah, apa yang di ubah harus bisa mencakup smua pandangan masyarakat, dan di dalam perubahanharus di dasari pancasila atau ideologi indonesia,,,,,
    bukan berarti kita menambah atau mengurangi isi dari UUD saja, tetapi kita harus tinjau dan dalam perubahan itu sudah bisa diterima atau tidak di masyarakat.

    rijal 10-111

    ReplyDelete
  3. saya sangat setuju dengan makalah bapak di atas.
    menurut pendapat saya, UUD 45 sebagai konstitusi yang walaupun sangat sakral kedudukan dan fungsinya sebagai landasan ketatanegaraan dan hukum negara, tidak bisa lepas dari perubahan, sehingga dapat mengakomodasi dan memenuhi tuntutan & kebutuhan berbangsa & bernegara berserta rakyat di dalamnya.
    namun kendalanya sebagaimana kedudukannya itu sendiri, yang "hanya sebagai landasan" penyelengaraan ketatanegaraan negara, UUD 45 tidak dapat langsung menyentuh kehidupan rakyat itu sendiri.
    menurut saya itu lah yang menjadikan kebanyakan penduduk negara ini tidak atau pun belum merasa berkepentingan atasnya.
    selain itu, tidak dapatnya lepas amandemen dari kepentingan politik adalah wajar, karna UUD 45 sebagai konstitusi juga mengatur perpolitikan itu sendiri di dalamnya.
    selama politik tsb bertujuan untuk kepentingan bangsa, negara berserta rakyat, dan jangan sampai terjadi sebaliknya, politik kepentingan beberapa pihak yang sesaat, ikut berperan mengatur UUD 45 yang merupakan konstitusi.
    kesimpulannya, menurut pendapat saya perubahan tsb wajar dan wajib dilakukan, selama tidak bertentangan dengan ideologi bangsa ini, dan memang tujuannya untuk menciptakan kehidupan tatanegara yang lebih baik yang merunut kepada kehidupan berbangsa & bernegara serta rakyat didalamnya ke arah yang lebih baik.

    dani ( 09-023 )

    ReplyDelete
  4. Pesannya jelas : para elite politik nasional perlu menunjukkan pendekatan politik yang elegan. Publik berhak memperoleh wacana politik yg sehat,tdk perlu scr agitatif mempertahankan status quo ataupun menciptakan rezim kekuasaan baru. Berpikir besar untuk negara besar, dalam wacana hukum untuk mengurangi kepentingan-kepentingan sempit, keserakahan. awalnya Teori-teori dan dogma hukum hanya sekadar alat untuk mencapai tujuan hukum yaitu keadilan dan kesejahteraan namun sepertinya sekarang malah jadikan alat utk mencapai "kepentingan" tertentu. akibatnya Sistem demokrasi representatif tak berjalan mulus karena ada ”ruang hampa” antara yg diberi amanah (pemerintah) dan yg memberi (rakyat).

    ReplyDelete
  5. Amandemen UUD untuk mendorong ke demokrasi yang lebih baik kenapa tidak...karena calon presiden idenpenden mungkin menjadi solusi yang jitu untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemeritahan......karena pemerintahan saat ini di angap gagal dan ada nya bagi- bagi kekuasaan

    ROBERTO 05-168

    15 april 2011 23:04

    ReplyDelete
  6. saya setuju kalau amandemen UUD 1945 itu harus benar-benar keinginan rakyat dan untuk kesejahteraaan rakyat bukan untuk kepentingan sekelompok orang atau individu saja karena tujuan didirikan NKRI ini untuk kesejahteraan rakyat bukan hanya saja untuk sekelompok orang saja................
    tapi kalau sekelompok atau individu saja maka bisa dikatakan gagal lah didirikan NKRI ini.

    rodi hartono (07-172)

    ReplyDelete
  7. Ivano Putra Winarno
    08-010

    Saya sangat setuju atas pendapat Prof.Muladi di atas mengenai tiga masalah mendasar mengamandemen UUD 1945,yakni:

    1.Setiap amandemen UUD 1945 akan menimbulkan gejolak, krisis baik ekonomi maupun instabilitas politik, pengelolaan Negara yang membutuhkan energi.
    2.Substansi amandemen UUD 1945 itu sendiri harus jelas.
    3.Amandemen untuk rakyat harus teruji dan valid, dan tidak hanya dengan atas nama rakyat.

    disini saya ingin menambahkan,untuk mengamandemen suatu UU yang sudah ada,jangan hanya melihat dari 3 aspek berikut tetapi juga harus melihat apakah amandemen tersebut berkenaan dengan situasi yg sedang berkembang di masyarakat dan apakah amandemen tersebut mudah dipahami oleh masyarakat,karena belum begitu banyak masyarakat Indonesia yang memahami betul apa substansi dan konsekuensi atas amandemen terhadap UUD 1945.

    ReplyDelete
  8. Di dalam usulan amandemen UUD 1945 tersebut, terdapat beberapa hal yang menjadi perbincangan hangat akhir-akhir ini. Contohnya adalah peluang dapat dipilihnya calon presiden yang berasal dari luar partai politik. Selain itu, di dalam Amendemen Kelima UUD 1945 tersebut juga diatur bahwa Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mempunyai kewenangan yang setara dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
    Sehingga nantinya apabila usulan ini disetujui dan diputuskan oleh MPR, maka hak mengajukan rancangan undang-undang, hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat juga dimiliki DPD karena fungsi-fungsi yang dimiliki DPR juga dimiliki oleh DPD.
    Selanjutnya, menurut UUD 1945 yang berlaku sekarang, perubahan hanya dapat dilakukan jika diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kemudian untuk mengubah pasal-pasal Undang Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dan Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
    Lalu perlukah perubahan UUD 1945? Sebagai seorang warga negara, kita harus peduli terhadap konstitusi kita. Dan setiap orang pasti mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Semua ini tergantung pada suara terbanyak.

    Heru 10-192

    ReplyDelete
  9. amandemen boleh saja,tapi jangan sampai cuma menguntungkan elit politik semata...
    coz..majulah negriku INDONESIA........

    ReplyDelete
  10. amandemen boleh saja,tapi jangn sampai menguntungkan elit politik semata..
    cozz..majulah negriku INDONESIA........


    riki 10-163

    ReplyDelete
  11. Terkait dengan itu, saya ingin menambahkan beberapa faktor menyangkut kelemahan UUD 1945 pasca-amendemen.
    Pertama, adanya kekaburan dan inkonsistensi teori dan materi muatan UUD 1945.
    Kedua, kekacauan struktur dan sistematisasi pasal-pasal UUD 1945. Ketiga, ketidaklengkapan konstitusi dan pasal-pasal yang multi-interpretatif, yang menimbulkan instabilitas hukum dan politik.

    ReplyDelete
  12. menurut saya diperlukan amandemen terhadap UUD 45 adalah untuk menyesuaikan dngn perkembangan zaman dan IT yg blm ada di atur dlm UUD sblm nya supaya terjadi penyempurnann dlm btng tubuh UUD yg menjadi dasar konstitusi kita,.agar terjadi supremasi hukum,.

    ReplyDelete
  13. Amandemen dilakukan agar bertambah sempurnanya UUD negara tercinta ini.ada dialkukan untuk engikuti perubahan zaman, kepentingan politik, dsb alasannya.kl amandemen dilakukan hanya semata2 untuk kemajuan bangsa dan negara boleh2 saja dilakukan.menurut Prof. Dr. Ir. Suharyadi (anggota Dewan Pertimbangan Forum Rektor Indonesia),menurutnya dalam amandemen ke empat masih terdapat banyak hal yang perlu disempurnakan. “Secara substansial, ada beberapa hal yang harus dikoreksi,” saya sependapat dengan beliau...tetapi dengan alasan dan tujuan yang benar,tidak hanya untuk menguntungkan segelintir orang2...

    ReplyDelete
  14. menurut saya memang diperlukan amandemaen terhadap UUD 1945,.agar tercapai nya supremasi hukum yg bgs di indonesia,.

    ReplyDelete
  15. UUD 1945 yg membuatnya jg mamusia sehingga tidak luput dari kesalahan dan kekurangan, walaupun UUD 1945 merupakan sesuatu yg sakral. karna tidak ada larangan d dalam UUD untuk melakukan amandemen,jd terlepas dari kepentingan politik wajar dlakukan amandemen sepanjang itu untuk memperbaiki kekurangan d dalam UUD 1945 dan atas untuk kesejahteraan dan kebaikan rakyat dengan memperhatikan aspek2 yg ada, sehingga ada yg dikerjkan oleh anggota DPR...

    ReplyDelete
  16. Semakin terpusat kekuasaan itu, kemungkinan untuk direkayasa akan semakin besar. Kekuasaan secara teoritis mesti didistribusikan kepada pemegang kekuasaan lain, dan itu sudah diamini sejak abad-abad pertengahan, Mengambil dari maksud diatas jelas pengaruh besar terhadap amandemen UUD 1945.
    Saya tidak tahu ini benar atau salah apakah orang Indonesia itu senangnya main tengah saja, tetapi selalu saja main tengah saja, tidak pernah tegas. Meskipun agak ekstrim. Sekarang kita bicara sistem perwakilan, itu jalan tengah juga. Sistem perwakilan kita itu, apakah unikameral, bikameral, tiga kamar atau barangkali dua setengah kamar? Tidak ada yang bisa jawab. Semua ngambang, semua ragu-ragu, karena kita mau ngambil jalan tengah, enak ke sana, enak ke sini, lenggang ke sana lenggang sini, tidak pernah tegas. Akibanya timbul permasalahan yang implikaisnya sangat besar. Kemudian mengenai sistem pemerintahan, presidensial atau kuasi presidensial.
    Rakyat menjadi objek kekuasaan elite, Saya rasa kalau mau mengubah UUD sebagai fundamental law, kalau mau mengubah itu mesti harus ada rancangan yang murni.
    Komisi Konstitusi, terdiri dari pakar-pakar yang mengumpulkan pendapat seluruh ahli dan masyarakat untuk disampaikan kepada lembaga yang berwewenang mengubah, itu sebagai bahan. Di sana sudah merupakan hasil kajian yang sangat mendalam sehingga tujuan mau kemana perubahan itu akan dilakukan, sudah jelas di sana

    ReplyDelete
  17. perubahan amandemen UUD 1945 itu mungkin saja terjadi dan UUD itu bukan hal sakral. Siapa yang ingin mengubah, itu haknya. Cuma prosedurnya. Negara ini tidak bisa dibetulkan secara parsial, harus fundamental, yaitu melalui restorasi terhadap amandemen.
    Amandemen terhadap UUD 1945 menyebabkan melahirkan ketidakpastian dan menjadi dasar terjadinya berbagai penyimpangan terhadap baik dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hukum dan hankam dalam penyelenggaraan Negara, format amandemen menjadi kesalahan utama dan berbuntut pada bidang lainnya.
    Apabila terjadi perubahan amandemen Negara RI seperti berjalan di tempat, dan dapat menghasikan kebijakan – kebijakan yang merugikan rakyat sendiri.

    ReplyDelete
  18. Amandemen itu dilakukan untuk memperbaharui UUD 1945 sebagai dasar konstitusi Negara RI,seiring dengan perkembangan zaman(politik,hukum,ekonomi,suku,budaya,dan agama).Supaya terciptanya cita-cita Bangsa dan Negara Republik Indonesia yang tertuang dalam Pancasila.

    ReplyDelete
  19. keinginan rakyat dan pemerintah tentu sangat berbeda, maka dari itu segalah keputusan atau perbuatan untuk negara saya ingin pemerintahan bisa melihat ke baah atau melihat ke inginan rakyatnya, dan saya harap bagaimana pun kekuangan atau ketidak sempurnaan UUD 1945 saya harap bisa menjadi sempurna, bukan tidak mungkinya terjadi amandemen ke 5,saya harap itu bisa terjadi dengan ke inginan rakyat.

    ReplyDelete
  20. @nico pratama putra Seharusnya keingan rakyat dan keinginan pemerintah sama. Keinginan rakyat yang seperti apa yang harus dimuat dalam UUD, jika memang amandemen ke 5 UUD 1945 dilakukan nantinya

    ReplyDelete