Pembagian Urusan (Kewenangan) Antara Pemerintah Dengan Pemerintah Daerah

Oleh: Boy Yendra Tamin

Indonesia sebagai negara  kesatuan maka dalam negara Indonesia  tidak dikenal negara dalam negara sebagaimana layaknya pada negara federal.  Meskipun demikian, secara teoritis  negara kesatuan  mengenal dua bentuk, yakni negara kesatuan dengan sistem sentralisasi dan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi.

Berdasarkan pasal 18 UUD 1945 indonesia adalah negara  kesatuan yang menganut sistem desentralisasi, sehingga dikenal  adanya pemerintahan daerah .  Keberadaan pemerintah daerah itu setelah UUD 1945 diamandemen terdiri Dari Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 

Seperti  telah dikemukakan, bahwa dalam negara  kesatuan kekuasaan pemerintahan berada dalam satu tangan pemerintah,  tetapi dengan asas desentralisasi kekuasaan pemerintahan itu dapat didistrubusikan kepada  pemerintah daerah.  Dalam kaitannya dengan pemencaran kekuasaan pemerintahan itu sepanjang sejarah pemerintahan daerah di Indonesia  telah dikenal berbagai model  dalam rangka apa yang menjadi urusan pusat dan apa yang menjadi urusan daerah.

Dari sejumlah Peraturan Perundang-undangan yang  pernah berlaku dan sekarang masih berlaku  dikenal pula berbagai  prinsip pemencaran kekuasaan pemerintahan antara pusat dan daerah, yakni ;  (1) penyerahan urusan; (2)  pembagiian  kewenangan dan (3) dibawah keberlakuan UU No 32 Tahun 2004 dilakukan dibawah model pembagian urusan antara  pemerintah  pusat dan daerah. Masing konsep itu tentu memiliki konsekuensi tersendiri  turut mempengaruhi hubungan pemerintah pusat dan daerah. 

Pola penyerahan urusan kepada daerah, maka  apa yang menjadi urusan rumah tangga pemerintah daerah tergantung pada ada atau tidak adanya penyerahan urusan kepada daerah untuk diatur dan diurus sendiri sebagai urusan ruimah tangganya.  Dengan pola penyerahan urusan besar kecilnya urusan otonomi daerah tergantung pada  kebijakan politik pemerintah pusat atau pemerintah tingkat atas. Sementara berdasarkan pola pembagian kewenangan,  antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sudah ditegaskan apa yang menjadi kewenangan masing-masing dan  yang dibagi bukan urusan tetapi kewenangan.

Konsep pembagian kewenangan antara pemerintah  pusat dengan pemerintah daerah sebagai dianut  dibawah UU No 22 Tahun 1999 yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2000 kembali dikoreksi dan diganti dengan konsep Pembagian urusan antara pusat dan daerah sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007.  Secara substansi dan filofis tentu ada perbedaan yang mendasar antara  konsep pembagian kewenangan dan konsep pembagian urusan, meskipun dalam prakteknya bagi pemerintah daerah tidak dirasakan. Hal ini terutama kalangan pemerintah daerah lebih fokus pada adanya urusan. Padahal terdapat suatu perbedaan yang mendasar mengelola pemerintahan daerah dibawah konsep pembagian kewenangan dengan konsep pembagian urusan.

Bagaimana peralihan konsep pembagian kewenangan ke  konsep pembagian urusan  sebagai  isi rumah tangga daerah tentulah dapat dipahami dengan memperbandingkan antara PP No 25 Tahun 2000 dengan PP No 38 Tahun 2007. (***)

 Untuk melihat bagaimana pembagian urusan  dalam PP No 38 Tahun 2007 selengkapnya dapat anda  KLIK DISINI


Blog, Updated at: 3/03/2012

14 komentar:

  1. Adanya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah itu baik sekali karena dengan adanya pembagian kewenangan tersebut maka antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah akan menjalankan kewenangannya masing-masing dan tidak ikut campur antara keduanya sesuai dengan perbandingan antara PP No 25 Tahun 2000 dengan PP No 38 Tahun 2007.

    ReplyDelete
  2. penyerahan urusan dan pembagian kewenangan terhadap pemda akan meringankan pekerjaan pemerintah pusat.

    ReplyDelete
  3. pada dasarnya dengan adanya pergantian uu no 25 tahun 2000 ke uu no 38 tahun 2007 tetap saja tidak di laksanakn dengan baik dn benar oleh pemerintah kita. kebanyakan hanya memikirkan kepentingan sendiri dan parpol.

    ReplyDelete
  4. Kelemahan dari sistem desentralisasi adalah terjadinya ketidakseimbangan dalam pelaksanaan pembangunan. karena, setiap daerah memiliki potensi daerah yang berbeda...
    (yuka putra 07_146)

    ReplyDelete
  5. jeky apriman saputra

    menurut saya :penyerahan dan pembagian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah akan lebih bagus bila pemerintah pusat tidak lepas tangan atau pemerintah pusat harus terus mengawasi kinerja pemerintah daerah agar tidak terjadi penyimpangan kekuasaan di daerah.

    ReplyDelete
  6. berdasarkan pola pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah,
    menurut saya, hal ini sangat di terima di masyarakat, karna sebelum adanya pemisahan kewenangan tersebut,pemerintah pusat semena-mena akan pemerintahan daerah. hal yang seharusnya menjadi kewenangan pemerintah daerah,pemerintah pusat pun ikut handal di dalam nya.

    ReplyDelete
  7. menurut saya dengan adanya pembagian kewenangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah akan lebih baik bagi perkembangan otonomi daerah.. sebab,tidak ada lagi adanya ikut campur pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. namun, bukan berarti pemerintah pusat lepas tangan untuk tidak mau tau dengan perkembangan otonom daerah.

    ReplyDelete
  8. penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerinth daerah sangat baik, hal ini di karenakan , pemerintahan daerah dapat menjalan kan tugas dengan semestinya, meskipun kewenangan tersebut telah di berikan kepada pemerintahan daerah, pemerintaha pusat juga mempunyai kewenangan untuk memantau pemerintah pusat, agar tidak ada pengsalah gunakan kekuasaan di daerah .

    ReplyDelete
  9. prinsip pemencaran kekuasaan antara pemerintahan pusat dan daerah seperti: penyerahan urusan dan pembagian wewenang sangat membantu pemerintahan pusat tetapi tidak ada salahnya pemerintahan pusat mengawasi dan mengadakan pemeriksaan terhadap kinerja pemerintahan daerah secara berkala dan teratur.

    ReplyDelete
  10. tidak ada salahnya bagi pemerintah pusat untuk memberikan kebijakkan serta kewenangan teehadap pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan tanpa adanya campur tangan dari pemerintah pusat jika itu memang meguntungkan bagi daerah tersebut. ada saatnya dimana pemerintah pusat bisa ikut campur dalam kegiatan pemerintahan daerah jika ada terjadi kesalahan danpermasalahan yang timbul dan tidak bisa terselesaikan oleh pemerintah daerah tersebut. tetapi, pemerintah pusat tetap harus melaksanakan pengawasan serta pwmwriksaan secara bekala terhadap pemerintahan daerah tersebur agar tidak terjadinya penyimpangan.

    ReplyDelete
  11. penyerahan kewenangan pemerintah pusat ke pemerintah daerah sangatlah baik,dengan adanya penyerahan dan pembagian wewenang dapat membantu urusan pemerintah pusat.tetapi bukan berarti pemerintah pusat lepas tangan dengan urusan tersebut.pemerintah pusat harus melakukan pengawasan terhadap pemerinth daerah.

    ReplyDelete
  12. pemerintaha pusat memiliki wewenang untuk turut campur dlm sistem pemerintahan daerah. ada urusan pemerintah daerah yang berasal dari perintah pemerintah pusat dan pemerintah tingkat atas. walaupun pemerintah daerah,memiliki wewenang untuk mengatur rumah tangga pemerintahan itu sendiri.

    ReplyDelete
  13. dimana perbedaan urusannya?

    ReplyDelete