Pengadaan Tanah Selain Untuk Kepentingan Umum Pasca Diundangkannya Undang-Undang (UU) No 2 Tahun 2012.

Oleh: Boy Yendra Tamin

Pasca diundangkannya UU No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, maka bagaimanakah nasib pengadaan tanah selain untuk kepentingan umum ? Pertanyaan ini menjadi penting karena UU No 2 Tahun 2012 tidak menyebutkan dalam rumusan pasal-pasalnya mengenai pengadaan tanah selain untuk kepentingan umum sebagaimana adanya dalam Perpres No 36 Tahun 2005 yang telah diubah dengan Perpres No  65 Tahun 2006.

Dalam kedua Perpres tersebut pengadaaan yang dilakukan instansi pemerintah dikategorikan menjadi dua; Pertama, pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan; Kedua, pengadan tanah selain untuk kepentingan umum. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilakukan melalui pembebasan hak atas tanah dengan memberikan ganti rugi, sedangkan pengadaan tanah selain untuk kepentingan umum dillaksanakan dengan jual beli, tukar menukar atau cara lain berdasarkan kesepakatan para pihak.

Kategori pengadaan tanah selain untuk kepentingan umum yang dilakukan dengan jual beli sebagaimana disebutkan dalam Perpres No 65 Tahun 2006 tidak lagi ditemukan  dalam UU No 2 Tahun 2012. Tidak lagi dicantumkan, kategori pengadaan tanah selain untuk kepentingan umum dalam UU No 2 Tahun 2012 ada beberapa kemungkinan; Pertama, sebagai koreksi atas pengaturan pengadaan tanah sebelumnya, dimana dalam pengaturan pengadaan tanah untuk kepentingan umum terdapat pula ketentuan mengenai pengadaan tanah untuk selain kepentingan umum. Selain itu dalam Perpres No 36 Tahun 2005 dimaksud tidak ada penjabaran lebih lanjut mengenai prosedur pengadaan tanah selain untuk kepentingan umum. Kedua, ketentuan pengadaan tanah selain untuk kepentingan umum dipisahkan atau tidak lagi disebut dalam UU No 2 Tahun 2012 bisa jadi akan diatur dalam suatu UU tersendiri atau nantinya dimuat dalam peraturan pelaksana UU No 2 Tahun 2012. Ketiga, atau perihal pengadaan tanah selain untuk kepentingan umum diserahkan pada mekanisme pasar. Kemungkinan tentu berpotensi dipermasalahkan apabila yang melakukan pengadaan tanah untuk keperluan selain untuk kepentingan umum adalah instansi pemerintah.

Apabila soal pengadaan tanan yang dilaksanakan pemerintah selain untuk kepentingan umum, bila nantinya diatur  secara bersamaan dengan aturan pelaksanaan dari UU No 2 Tahun 2012, maka haruslah dihindari pola yang dipergunakan Peraturan Kepala BPN No 3 Tahun 2007 yang hanya merujuk begitu saja tata cara pengadaan tanah untuk kepentingan umum bagi pengadaan tanah selain untuk kepentingan umum. Padahal secara konsep, prinsip dan asas antara pengadaan tanah untuk kepentingan dengan pengadaan tanah selain untuk kepentingan umum berbeda. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan melalui pembebasan hak atas tanah dengan memberi ganti rugi, sedangkan pengadaan tanah selain untuk kepentingan umum dilakukan dengan cara jual beli, tukar menukar dann cara lain yang disepakati para parak. Perbedaan prinsip dan asas dari kedua bentuk pengadaan tanah itu, tentu akan melahirkan pula mekanisme dan prosedur, terutama dalam menentukan besaran harga tanah antara pengadaan tanah melalui pembesan hak atas tanah dengan memberi ganti rugi dengan pengadaan tanah dengan cara jual beli berdasarkan kesepakatan para pihak. Artinya, standar harga antara pola ganti rugi dengan standar harga dalam pola jual beli jelas berbeda. Bahkan yang lebih penting lagi pembesan hak atas tanah, bisa berujung pada pencabutan hak atas tanah apabila pemilik tidak bersedia tanahnya digunakan untuk keperluan kepentingan umum dan hal itu tidak mungkin terjadi pada pengadaan tanah dibawah pola jual beli berdasarkan kesepakatan para pihak.

Persoalan yang terjadi dalam soal pengadaan tanah dibawah keberlakuan Perpres No 36 tahun 2005 dan Perpres No 65 Tahun 2006, adalah penggunaan prosedur dan standar pengadan tanah untuk kepentingan umum terhadap pengadaan tanah selain untuk kepentingan umum. Hal itu terjadi bukan karena Perpres dimaksud, tetapi peraturan pelaksana dari Prespres No 36 Tahun 2005  yang memberikan pengaturan terhadap pengadaan tanah selain untuk kepentingan umum, sementara Perpresnya sendiri sebenarnya sudah jelas menyebutan pengadaan tanah untuk selain kepentingan umum dilakukan dengan jual beli, tukar menukar atau cara lain yang disepakati para pihak. Jadi tentu dengan ketentuan demikian pengadaan tanah untuk selain kepentingan umum sebagaimana layaknya jual beli umumnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Memang jika pengadaan tanah selain untuk kepentingan umum tidak bisa dilepaskan sepenuhnya pada mekanisme pasar, tetapi kalau toh mau diatur tidak bisa hanya dengan merujuk saja tata cara dan prinsip-prinsip pengadaan tanah yang terdapat dalam tata cara pengadaan tanah untuk kepentingan umum tersebut dengan serta merta.

Apabila nantinya soal pengadaan tanah selain untuk kepentingan umum akan diatur bersamaan dengan peraturan pelaksana UU No 2 tahun 2012, maka apa yang terjadi dalam pengaturan Peraturan Kepala BPN No 3 Tahun 2007 tentu sudah seharusnya dihindarkan guna meminimalisasi terjadinya ketidak pastian hukum. Disisi lain tentu akan menjadikan para pelaksana pengadaan tanah akan dihadapkan pada pertanggung jawaban hukum atas pengaturan peraturan perundang-undangan yang tidak berkepastian. Persoalan serupa itu dapat dengan mudah diamati dalam Peraturan Kepala BPN No 3 Tahun 2007. 

Misalnya dalam pengadaan tanah untuk rumah sakit yang dalam Perpres No 65 Tahun 2006 tergolongan sebagai kategori selain untuk kepentingan umum, berdasarkan Peraturan Kepala BPN No 3 Tahun 2007 apabila pengadaan tanah menggunakan panitia pengadaan, maka penggunaan ketentuan Perpres No. 36 Tahun 2005 dan Perpres No 65 Tahun 2006 berserta peraturan pelaksananya hanya sepanjang mengenai tata caranya dan bukan sekaligus dengan prinsip, asas pengadaan tanah yang ada atau ditentukan bagi pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Sebab  pengadaan tanah untuk selain kepentingan umum yang dilakukan dengan jual beli berdasarkan kesepakatan para pihak. Artinya,  ketentuan Pasal 61 ayat (3) Peraturan Kepala BPN No 3 Tahun 2007 sebagai dasar keberlakuan tata cara pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada Bab IV bagian pertama Peraturan Kepala BPN dimaksud sebenarnya berlawanan dengan Perpres sebagai induknya yang tidak menjabarkan prosedur pelaksanaan pengadaan tanah dengan cara jual beli.

Dalam hal ini ketentuan Bab IV bagian pertama Peraturan Kepala BPN No 3 Tahun 2007 adalah bagian dari prosedur pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, dan oleh karenanya tidak dapat diterapkan dengan begitu saja pada pengadaan tanah selain untuk kepentingan umum. Untuk bisa dipahami oleh Penuntut Umum sekelumit kami kemukakan beberapa hal terkait dengan ketentuan Bab IV bagian pertama  Peraturan Kepala BPN dimaksud, sebagai berikut;

·         Pada Bab IV bagian pertama Peraturan Kepala BPN No 3 Tahun 2007 sepanjang dalam pasal-pasanya terdapat kalimat ” ganti rugi”, tentu harus ditafsirkan dengan ”jual beli” apabila mengikuti logika berfikir  yang mendalilkan Pasal 63 ayat (3) Peraturan Kepala BPN dimaksud. Dalam hubungan ini apakah logis menurut hukum konsep pembebasan hak atas tanah dengan memberikan ganti rugi  dipersamakan dengan pengadaan tanah dengan konsep jual beli berdasarkan kesepakatan para pihak. Padahal secara hukum kedua konsep pengadaan tanah dimaksud berbeda prinsip dan asas.

·         Pada Bab IV bagian pertama dalam Pasal 37 ayat  (4) Peraturan Kepala BPN No 3 Tahun 2007 menyebutkan ”Jika pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap menolak, maka  berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada  ayat (2) dan ayat (3), Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota memerintahkan agar instansi  pemerintah yang memerlukan tanah menitipkan uang ganti rugi ke pengadilan  negeri yang wilayah hukumnya meliputi lokasi tanah  bagi pelaksanaan  pembangunan”. Apakah ketentyan tersebut bisa pula diberlakukan dalam pengadaan tanah pada pengadaan tanah yang dilakukan dibawah konsep jual beli. Dalam hubungan ini konsep menitipkan uang ganti rugi pada pengadilan adalah keberlanjutan dari asas pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang apabila terjadi keberatan dan tidak didapat kesempakatan garga ganti dari pemilik tanah, maka dikenal lembaga pencabutan hak atas tanah. Dengan lain perkataan lain, pada pengadaan tanah dengan jual beli tidak terdapat upaya hukum lanjutan berupa konsinyasi dan pencabutan hak atas tanah jika tidak tercapai kesepakan.

Sekelumit ketentuan Bab IV bagian pertama Peraturan Kepala BPN No 3 Tahun 2007 yang dikemukan di atas hanya sebuah contoh saja guna menunjukkan bahwa ketentuan Bab IV bagian pertama dimaksud tidak bisa serta merta diterapkan pada pengadaan tanah selain untuk kepentingan umum. Seperti telah dikemukakan sebelumnya, bahwa Perpres No 36 Tahun 2005 dan Perpres No 65 Tahun 2006 tidak menjabarkan bagaimana pelaksanaan dari pengadaan tanah untuk selain kepentingan umum yang dilakukan dengan cara jual beli dan juga tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan jual beli itu sendiri.

Bahwa karena ketidaan pejabaran terhadap prosedur pelaksanaan pengadaan tanah selain untuk kepentingan umum, ada kemungkinan pelaksanaan pengadaan tanah dengan konsep jual beli yang diukur dengan prosedur pengadaan untuk kepentingan umum dan pada gilirannya bisa jadi menyeret panitia pengadaan tanah atau yang terkait lainnya proses hukum yang tidak mereka duga. dalam pengadaan tanah untuk keperluan pembangunan rumah sakit yang berkategori pengadaan tanah selain untuk  kepentingan umum yang dilakukan dengan cara jual beli berdasarkan kesepakatan para pihak, setidaknya didadapkan pada pertanyaan berapa harga jual beli yang wajar ?

Bahkan setelah dicabutnya kepres No 55 Tahun 1993 dan diganti dengan Perpres No. 36 Tahun 2006 jo Perpres No 65 Tahun 2006 untuk perhitungan ganti rugi pun Perpres No 65 Tahun 2006 dalam pasal 15 ayat 1 huruf (a)  memberikan alternatif dasar perhitungan ganti rugi apakah didasarkan atas NJOP atau nlai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP berdasarkan penilaian lembaga/Tim penilai harga tanah. Oleh sebab itu, adalah tidak logis kemudian menurut hukum harga tanah yang wajar dalam konteks jual beli hanya didasarkan pada NJOP saja, bahkan bagi tanah untuk kepentingan umum yang luas kurang dari 1 ha pun digunakan konsep jual beli oleh Perpres No 35 Tahun 2006.

Dengan demikian, secara yuridis ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a Perpres No 65 Tahun 2006 dan peraturan pelaksananya tidak mengikat bagi pengadaan tanah selain untuk kepentingan umum karena dilakukan dengan konsep jual beli berdasarkan kesepakatan para pihak, dan karenanya perhitungan harga adalah harga pasar atau harga nyata. Dalam hal ini Peraturan Kepala BPN No 3 tahun 2007 hanya sekedar menunjuk tata cara yang dipergunakan dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana disebut Pasal 61 ayat (3) peraturan kepala BPN No 3 Tahun 2007 yang seperti telah kemukakan tidak bisa sepenuhnya dapatt diterapkan dengan serta merta diterapkan pada pengadaan tanah untuk selain kepentingan umum. Apalagi Perpres No 35 Tahun 2005 dan Perpres No 65 Tahun 2006 tidak menjabarkan prosedur pengadaan tanah selain untuk kepentingan umum, termasuk tidak memberikan apa dimaksud dengan jual beli pada pengadaan tanah selain untuk kepentingan umum itu.

Berdasarkan beberapa hal yang dikemukakan di atas, maka penyusunan peraturan pelaksana UU No 2 Tahun 2012 diharapkan memperhatikan beberapa persoalan yuridis yang terjadi dalam pengadaan tanah dibawah Perpres No.36 Tahun 2005 dan Perpres No 65 Tahun 2006 beserta peraturan pelaksananya yakni Peraturan Kepala BPN No 3 Tahun 2007 terutama adanya penggunaan ukuran, prinsip dan asas pengadaan tanah untuk kepentingan umum terhadap pengadaan tanah selain untuk kepentingan umum. Bahkan yang terbaik sebenarnya terkait pengadaan tanah yang dilakukan pemerintah selain untuk  kepentingan umum diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.   (***)

Ditulis Oleh : Boy Yendra Tamin ~Dunia Hukum dan Sistem Hukum

Blog, Updated at: 12/20/2012

44 komentar:

  1. pengadaan tanah selain untuk kepentingan umum memang berguna bagi masyarakat akan tetapi,pengadaan tanah merugikan para pihak pemilik tanah karna ganti rugi tanahnya tersebut sebagai pemilik

    ReplyDelete
    Replies
    1. Sebuah ketentuan memang tidak selalu bisa memeaskan semua pihak

      Delete
  2. Memang kita semua tahu bahwa seluruh komponen maupun isi atau sumder daya alam seperti tanah sepenuh nya di kuasai oleh negara, akan tetapi,alangkah baiknya kalau dalam proses pengadaan tanah baik untuk kepentingan umum maupun tidak untuk kepentinagan umum, kita sebagai penegak hukum melakukan cara yang lebih real dan efisien untuk melakukan ganti rugi atas tanah tersebut, sehingga tidak akan merugikan salah satu pihak yang berkaitan. Oleh karena itu, sebaiknya dalam melakukan ganti rugi tersebut seharus nya kita mengambil jalan tengah, yaitunya melakukan tawar menawar dulu dengan sipemilik tanah berdasar kan harga pasar,dan jika hal tersebut tidak berhasil baru lah khasus tersebut di angkat ke pengadilan dan diberlakukan pencabutan hak atas tanah.

    ReplyDelete
    Replies
    1. dalam banyak kasus tawar menawar dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum seringkali dihadapkan pada jalan buntu

      Delete
    2. namanya saja pemerintah yang membeli tanah untuk keppentingan umum,kalau pemerintah memberi ganti rugi,namanya saja ganti rugi yaitu memberi ganti tapi merugi dan hal tersebut tidak bisa dibawa ke pengadilan karna pemerintah yang lebih berwenang atas hal tersebut.

      Delete
  3. pengadaan tanah, dapat diberlakukan untuk kepentingan umum dan juga tidak sebagai kepentingan umum, sebagai mana yang diatur didalam uu no.2 tahun 2012. tanah digunakan untuk kepentingan umum bermanfaat bagi fasilitas masyarakat luas, begitu juga hal nya pengadaan tanah tidak sebagai kepentingan umum mengatur tentang ganti kerugian bagi masyarakat agar tidak mengalami kerugian hak atas tanah yang mereka miliki.

    ReplyDelete
  4. Tidak adanya kepastian hukum dalam pengadaan tanah merupakan bukti kurangnya perhatian dari penyelenggara negara dalam mewujudkan keadilan bagi rakyatnya.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bukankah dengan diterbitkan UU mengenai pengadaan tanah merupakan suatu bentuk untuk memberikan kepastian hukum

      Delete
    2. Dengan diterbitkannya UU mengenai pengadaan tanah itu merupakan salah satu bukti kepastian hukum.Apakah dengan dikeluarkannya UU tsb masih bisa dikatakan kurangnya perhatian dari pemerintah berupa kepastian hukum tsb ?

      Delete
  5. pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan bagaimana pengadaan tanah selain untuk kepentingan umum, baik mengenai konsep,prinsip ataupun peraturan pelaksana jelas berbeda dan tidak bisa dicampur adukkan

    ReplyDelete
  6. pengadaan tanah sangat berguna untuk kepentingan umum spt adanya pembangunan jalan umum, jalan tol, pelabuhan dll para pemilik akan mendapatkan ganti rugi dari pemerintah atas pengadahan tanahnya. Pengadaan tanah selain untuk kepentingan umum juga sangat berguna bagi masyarakat spt utk membangun rumah, warung dll, oleh pemerintah pengadahan tanah ini dilaksanakan dengan cara jual beli, tukar menukar atau cara lain yang di sepakati.
    Namun, kenapa dalam UU no 2 tahun 2012 hanya mengatur tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Apabila para pemilik tanah sudah mendapatkan ganti rugi dari pemerintah atas pengadahan tanahnya, kalau masyarakat tetap masih dirugikan, bagaimana menurut saudari? apakah hal yang demikian sudah efektif?

      Delete
    2. UU no.2 tahun 2012 memang membahas tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum. sedangkan UU yang membahas tentang pengadaan tanah selain untuk kepentingan umum terdapat pada UU No.12 tahun 2012.

      Delete
  7. Perubahan yang terjadi pada UU dan Perpres pengadaan tanah selain untuk kepentingan umum terdapat kekurangan dan kelebihan masing-masingnya, sehingga pengadaan tanah untuk kepentingan umum tidak bisa sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar.
    Ada 2 pengadaan yang dilakukan oleh instansi pemerintah :
    • Pengadaan tanah untuk kepentingan umum (dilakukan melalui pembebasan hak dan ganti rugi)
    • Pengadaan tanah selain untuk kepentingan umum (dilakukan dengan jual beli atau tukar menukar atau pun berdasarkan kesepakatan para pihak)
    Yang saya ingin tanyakan pak, apabila dalam pengadaan tanah selain untuk kepentingan umum terjadi keberatan dan tidak dapatnya kesepakatan antara para pihak yang bersangkutan, cara apakah yang akan di lakukan ?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Setau saya jika pengadaan tanah untuk kepentingan selain untuk kepentingan umum, harga yang diberikan adalah harga pasar tetapi setelah adanya penilaian harga yang diberikan oleh tim penilai independen . Jadi ada harga padtokan sebelum melakukan negosiasi

      Delete
  8. Sekali lagi dengan berlakunya Perpres No 65/2006 ini, sedikit memberikan kepastian hukum dan aturan-aturan pengadaan tanah yang lebih demokratis. Dan sedikit menutup ruang bagi aparat pemerintah untuk bertindak sewenang-wenang dan bekerja asal beres.
    Satu hal yang harus diwaspadai dan memang sering terjadi di lapangan dimana istilah “demi kepentingan umum” dijadikan tameng oleh pihak pengusaha yang berselingkuh dengan pemerintah untuk menggerogoti tanah-tanah milik rakyat. Disini rakyat harus jeli memahami maksud kepentingan umum sebagaimana yang telah ditentukan secara limitatif dalam Perpres No.65/2006.

    ReplyDelete
  9. pengadaan tanah selain untuk kepentingan umum, dilakukan dengan jual beli atau tukar menukar ataupun berdasarkan kesepakatan para pihak. walaupun itu dilakukan tetapi dalam kenyataan yang selalu terjadi, masyarakat selalu mendapatkan kerugian meskipun telah terjadi jual beli ataupun tukar menukar itu belum tentu seimbang.
    Didalam UU No. 2 tahun 2012, kenapa tidak dimuat tentang pengadaan tanah selain untuk kepentingan umum? kalau memang tidak dicantumkan dalam UU tsbt, seharusnya pemerintah telah mengatur tentang pengadaan tanah selain untuk kepentingan umum dalam perundang-undangan tersendiri.

    ReplyDelete
    Replies
    1. pengadaan tanah selain untuk kepentingan umum telah diatur dalam UU No.12 tahun 2012. baca lagi artikel diatas dengan teliti, dalam artikel sudah dijelaskan dengan lengkap...

      Delete
  10. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilakukan melalui pembebasan hak atas tanah dengan memberikan ganti rugi sedangkan pengadaaan tanah selain untuk kepentingan umum,dilaksanakan dengan jual beli,tukar menukar atau cara lain berdasarkan kesepakatan para pihak.
    dan juga dapat dikatagorikan dalam undang-undang no 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah.

    ReplyDelete
    Replies
    1. apakah sudah sesuai prakteknya dengan implementasi uu no2 tahun 2012 tersebut ???

      Delete
  11. pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan melalui pembebasan hak atas tanah atau ganti rugi,sedangkan pengadaan tanah selain untuk kepentingan umum dapat diserahkan melalui mekanisme pasar.
    pengadaan tanah untuk selain kepentingan umum di atur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

    ReplyDelete
  12. Di dalam pengadaan tanah terdapat perbedaan prinsip dan asas dari kedua bentuk pengadaan tanah itu, yang akan melahirkan mekanisme dan prosedur terutama dalam menentukan besaran harga tanah tersebut. Dimana antara standar harga pola ganti rugi dan pola jual beli jelas berbeda, dan dalam praktek menggunakan pola ganti rugi atas tanah yang digunakan untuk kepentingan umum.

    ReplyDelete
  13. Proses pengadaan tanah yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan ketentuannya, tentu diharapkan bisa memberikan efek positif terhadap semua pihak. Seperti yang telah dicantumkan di atas, bahwa proses atau peraturan tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum lebih jelas dan lebih terperinci dalam UU No.2 Tahun 2012. jika dirasa kurang lengkap, maka hendaknya dijelaskan bagaimana prosedur dan ketentuan lain yang mempengaruhinya, dan bagaimana ganti rugi yang digunakan dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum tersebut. Pengadaan tanah selain untuk kepentingan umum juga harus diatur oleh peraturan tertentu, yaitu telah siterbitkannya UU No.12 Tahun 2012 yang mengatur tentang hal tersebut. pengadaan tanah selain untuk kepentingan umum memerlukan kejelasan bagaimana ketentuan dan prosesnya melalui jual beli ataupun tukar menukar sesuai dengan kesepakatan semua pihak. pada peraturan tentang pengadaan tanah selain untuk kepentingan umum tersebut harus dijelaskan apa yang dimaksud dengan jual beli di di dalamnya, dan bagaimana semua peraturan yang terkait dengan hal tersebut. baik pengadaan tanah untuk kepentingan umum maupun pengadaan tanah selain untuk kepentingan umum tentunya membutuhkan patokan harga ganti rugi maupun jual beli/tukar menukar. kedua hal tersebut juga tidak bisa dicampur adukkan. misalnya saja apabila pengadaan tanah untuk lapangan sepak bola/tempat bermain anak-anak di sebuah komplek yang merupakan pengadaan tanah untuk kepentingan umum digabungkan dengan proyek pendirian ruko di tanah tersebut (pemilik tanah mengharapkan bisa mendapatkan untung dari kegiatan tersebut) yang merupakan pengadaan tanah selain untuk kepentingan umum dicampur adukkan, maka akan terjadi kesenjangan sosial antar masyarakat yang menggunakan tanah tsb dan yg memiliki tanah tsb. hendaknya kedua hal tersebut dipisahkan dengan rinci agar ada kepastian hukum.

    ReplyDelete
  14. didalam pelaksanaannya pengadaan tanah dapat merugikan masyarakat karena terkadang ganti kerugian yang didapat masyarakat tidak sebanding.Hal ini bertentangan dengan UU no 12 tahun 2012,dimana dalam UU itu disebutkan bahwa pengadaan tanah kegiatan menyediakan tanah dengan cara ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.

    ReplyDelete
  15. Dalam pengadaan tanah telah merugikan masyarakat karena adanya ketidak seimbangan dan hanya mementingkan kepentingan kekuasaan dan tidak kepentingan umum.

    ReplyDelete
    Replies
    1. betul sekali ..
      terkadang ganti kerugian dalam prakteknya tidak sesuai dengan uu no.2 tahun 2012 tersebut ..

      Delete
  16. pengadaan tanah selain untuk kepentingan umum memang sudah diatur dalam uu no.2 tahun 2012,akan tetapi dalam prakteknya masyarakat masih tidak mendapatkan ganti kerugian atau tukar menukar yang layak mereka dapatkan ...

    ReplyDelete
  17. pengadaan tanah untuk kepentingan umum ataupun selain kepentingan umum apabila dari awal sudah tidak ada kepastian hukum yang mengatur tentang pengadaan tersebut, samapai kapanpun tidak akan pernah ada titik temu yang baik.
    fakatanya saja sering kita membaca di media cetak / melihat ditelevisi banyak sekali masyarakat yang menuntut pemerintah atas perampasan hak atas tanah yang mereka miliki untuk kepentingan umum tanpa ganti rugi yang setimpal..,

    ReplyDelete
  18. memang benar pengadaan tanah sangat berguna untuk kepentingan umum dan juga memberi suatu bentuk kepastian hukum, akan tetapi saya berharap agar pemerintah lebih memperhatikan beberapa persoalan yuridisk yang terjadi dalam pengadaan tanah beserta pelaksanaanya,,,

    ReplyDelete
  19. Bagaimana implementasi UU tersebut di lapangan apakah sudah berjalan sebagaimana mestinya...??

    ReplyDelete
  20. di dalam uu no 2 tahun 2012 membahas tentang pengadaan tanah terhadap kepentingan umum, jadi apabila tanah milik negara atau misal tanah yang dimiliki oleh angkatan bersenjata atau TNI yang mempunya kekuatan hukum di indonesia, akan dijadikan suatu hal untuk kepentingan umum, contoh rumah sakit atau jalan tol dll,apakah mungkin orang atau anggota TNIyang tinggal di atas tanah itu mendapatkan ganti rugi atas tanah milik negara itu..??

    ReplyDelete
  21. pengadaan tanah untuk kepentingan umum di lakukan melalui pembebasan hak atas tanah dengan memberikan ganti rugi dan pengadaan tanah selain kepentingan umum di laksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak,
    sayangnya tidak semua ganti rugi mendapatkan harga yang layak.

    ReplyDelete
  22. uu no 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah guna kepentingan umum merupakan salah satu langkah pemerintah dalam mewujudkan sarana dan prasana pembangunan dalam negeri. namun sering kali muncul polemik dari masyarakat ,bahwa tindakan pemerintah cendrung merugikan masyarat dengan mengambil sebagian hak mereka.apakah hubungan pemerintah dengan rakyat tidak lagi ada saling percaya???? padahal tindakan tersebut sepenuhnya demi kepentingan rakyat banyak.

    ReplyDelete
  23. pengadaan tanah untuk kepentingan umum sangat perlu dalam berbagai hal, seperti dalam hal pembangunan ekonomi masyarakat, pemukiman dll. sesuatu yang harus dilakukan adalah kesetaraan kepentingan, antara kepentingan umum dengan kepentingan lainnya

    ReplyDelete
    Replies
    1. jika kepentingan umum dan kepentingan lainnya termasuk kepentingan pribadi disetarakan tentu akan menimbulkan conflict of interest antara rakyat dengan pihak yang berkuasa. kepentingan umum harus didahulukan di atas kepentingan lain dalam setiap kebijakan yang diambil pemerintah.

      Delete
  24. pemerintah boleh mengatakan bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum,tapi pemerintah harus bisa mengganti kerugaian tanah tersebut dengan harga yang sesuai anggaran dari pemerintah, jangan sampe anggaran yang telah ditentukan tidak sesuai dengan apa yang diterima masyarakat.

    ReplyDelete
  25. Bagaimana cara ganti - rugi pada tanah ulayat/tanah kaum/tanah pusako?
    Tanah ulayat atau sejenis'a itu pada umum nya tidak mempunyai kekuatan kepastian hukum tetap,hanya berupa pengakuan,tidak mempunyai bukti otentik,yg mengakibatkan lemah'a kekuatan hukum pada tanah ulayat itu.
    Dan bagaimana penyelenggaraan pendaftaran tanah ulayat demi kepastian hukum atas tanah?
    Mohon penjelasannya.

    ReplyDelete
  26. UU Pengadaan Tanah dan Perpres Pengadaan Tanah dharapkan dpt mejadi landasan hukum yg kuat utuk Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk mengadakan tanah bagi kepentingan pembangunan brkelanjutan (sustainable development) sehingga proyek2 Pemerintah dpt brjalan dgn baik dan lancar

    ReplyDelete
  27. Pengadaan tanah sangatlah berguna sekali untuk kepentingan umum,tetapi pada konsep,prinsip dan asas antara pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan pengadaan tanah selain untuk kepentingan umum sangatlah berbeda.
    contohnya saja pengadaan tanah untuk kepentingan umum di laksanakan melalui pembebasan hak atas tanah dengan memberi gati rugi,sedangkan pengadaan tanah selain untuk kepentingan umum dilakukan dengan cara jual beli. Bahkan yang lebih penting lagi pembebasan hak atas tanah,bisa berujung pada pencabutan hak atas tanah apa bila pemilik tidak bersedia tanahnya digunakan untuk keperluan kepentingan umum dan hal itu tidak mungkin terjadi pada pengadaan tanah dibawah pola jual beli berdasarkan kesepakan para pihak.

    ReplyDelete
  28. Pengadaan tanah disini selain berguna untuk kepentingan umum juga berguna untuk kepentingan lain, pada kepentingan umum pengadaan tanah ini digunakan sebagai prosedur pelaksanaan, misalnya melalui pembebasan hak atas tanah dengan cara memberikan ganti rugi, sedangkan untuk kepentingan lain pengadaan tanah tersebut dilakukan dengan cara jual-beli, tukar-menukar atau berdasarkan kesepakatan.

    ReplyDelete
  29. pengadaan tanah untuk kepentingan umum besifat positif karna pengadaan tanah yang dilakukan untuk pembangunan jalan,pelabuhan dll itu merupakan suatu keuntungan di bidang transportasi bagi masyarakat pada umumnya, meskipun ada sebagian masyarakat atau pihak-pihak yang merasa dirugikan,akan tetapi pihak-pihak tersebut diberi ganti rugi sesuai dengan kesepakatan dan manfaat dari pengadaan tanah ini juga akan dirasakan oleh masyarakat itu sendiri.

    ReplyDelete
  30. itu dikarenakan masyarakat tidak begitu paham dengan persoalan masalah tanah untuk kepentingan umum dan tanah selain kepentingan umum,.,
    masyarakat hanya tau berapa harga pasar tanah diwilayah setempat

    ReplyDelete
  31. semuah aturan yang dibuat sudah jelas
    tetapi kenyataan dilapangan sangat berbeda karena pihak masyarakat tidak tahu tentang tanah untuk kepentingan umum dan selain kepentingan umum,.,
    masyarakat hanya tau berapa harga pasar didaerahnya sendiri

    ReplyDelete