Prosedur Penyusunan (Pembentukan) Peraturan Daerah


Oleh: Boy Yendra Tamin

Bagaimanakah prosedur penyusunan (pembentukan) Peraturan Daerah sebelum diundangkannya UU No 12 Tahun 2012 ? Peraturan perundang-undangan menegaskan, bahwa Peraturan Daerah (Perda) dibentuk oleh DPRD yang dibahas bersama dengan Kepala Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama. Dalam konteks ini, pembahasan dan persetujuan bersama atas Perda yang dibentuk itu berlansung di DPRD. Pembentukan Perda tidaklah terjadi begitu saja, melainkan diawali dengan proses penyusunan Rancangan Perda.
Sidang DPRD
Sidang DPRD : Foto: Antara.com

Penyusunan dan pengajuan Rancangan Perda menurut undang-undang adalah haknya Kepala Daerah. Artinya, Rancangan Perda diajukan oleh Kepala Daerah kepada DPRD dan kemudian dibahas bersama-sama antara DPRD dan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama.

Penyusunan Rancangan Perda adalah sangat menentukan bagi kelancaran pembahasan di DPRD. Karena itu, kualitas suatu Perda dan pengambilan keputusan atas Rancangan Perda menjadi Perda sangat ditentukan oleh cara bagaimana rancangan Perda itu disusun. Setidaknya suatu Rancangan Perda harus didahului dengan menyusun naskah akademik. Ini tentu saja, mensyaratkan Perda tidak dibuat atas dasar “ kejar tayang”. Dengan didahului atau disertai dengan naskah akademik, maka ia akan sangat memudahkan bagi pembahasan rancangan Perda untuk ditetapkan menjadi Perda. Setidaknya dalam pembahasan atas rumusan materi dari Perda itu tidak terjebak dalam “debat” dipermukaan yang pada akhirnya tujuan pembentukan perda itu tidak optimal.

Dengan disertai dengan naskah akademik, maka tahap-tahapan pembasan Perda akan lebih mendalan dan setiap tahap pembahasan yang harus dilalui dapat berjalan dengan baik. Karena suatu Rancangan Perda untuk dapat ditetapkan sebagai Perda ada beberapa tahapan yang harus dilalui sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pada PP No.1 Tahun 2001 misalnya, antara lain menentukan bahwa Ranperda yang diusulkan Kepala Daerah akan dilakukan pembahasan dalam empat tahap. Dalam konteks pembahasan ini, Kepala Daerah yang dilibatkan lansung dalam pembahasan Tahap I, yakni berupa: penjelasan Kepala Daerah dalam Rapat Paripurna terhadap Rancangan Perda yang berasal dari Kepala Daerah. Kemudian dalam Tahap II berupa: jawaban Kepala Daerah dalam Rapat Paripurna terhadap Pemandangan umum para anggota. Pada Tahap IV berupa; pemberian kesempatan kepada Kepala Daerah untuk menyampaikan sambutan setelah DPRD mengabil keputusan atas RANPERDA menjadi PERDA.

Mekanisme yang dirumuskan PP No.1 Tahun 2001 mengalami beberapa perubahan setelah diterbitkannya PP No.25 Tahun 2004 dan UU No. 10 Tahun 2004, tetapi ketentuan undang-undang ini tentu tidak terlepas dari kewenangan DPRD sebagai pemegang kekuasaan membentuk Peraturan Daerah dan disisi lain pembahasan Perda dilakukan bersama dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama.

Membandingkan mekanisme pembahasan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana diatur dalam kedua PP di atas, maka dalam PP No.1 Tahun 2001 kepala Daerah tidak dilibatkan dalam pembahasan tingkat III, tetapi pembahasan dilakukan bersama-sama dengan pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. Artinya Kepala Daerah tidak terlibat lansung dalam pembahasan tingkat ke III. Berbeda dengan PP No.25 Tahun 2004 yang menegaskan, bahwa Kepala Daerah dilibatkan dalam setiap tingkat pembahasan, dan khusus untuk pembahasan tingkat III dilakukan bersama-sama dengan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Patut menjadi catatan kita, bahwa berdasarkan PP No.1 Tahun 2001, pada pembahasan tahap III Kepala Daerah tidak melakukan pembahasan bersama-sama dengan DPRD atas suatu rancangan Peraturan Daerah. Artinya, pada masa berlakunya PP No.1 Tahun 2001 Kepala Daerah tidak memiliki peran bersama-sama secara utuh dalam pembentukan suatu Peraturan Daerah. Pada pembahasan tahap III, DPRD hanya melakukan pembahasan bersama-sama dengan pejabat yang ditunjuk Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugas masing-masing . Berlainan dengan PP No.25 Tahun 2004, bahwa pembahasan tingkat III, bahwa DPRD melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah bersama-sama dengan Kepala Daerah. Apabila pembahasan dilakukan bersama-sama dengan pejabat yang ditunjuk, maka pejabat bersangkutan adalah dalam kapasitannya sebagai Kepala Daerah dalam rangka memenuhi ketentuan; DPRD bersama-sama Kepala Daerah membentuk Peraturan Daerah.

Disisi lain, jika UU No 22 Tahun 1999 menyatakan bahwa; Kepala Daerah menetapkan Peraturan Daerah atas persetujuan DPRD dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka implementasinya berbeda antara PP No.1 Tahun 2001 dengan PP No.25 Tahun 2004. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut;

  1. PP No.1 Tahun 2001 tidak mengenal dalam pembentukan Peraturan Daerah apa yang disebut dengan persetujuan bersama, tetapi hanya menyebutkan Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD menetapkan Peraturan Daerah.
  2. PP No.25 Tahun 2004 mengenal dalam pembentukan Peraturan Daerah apa yang disebut dengan persetujuan bersama. Dalam hal ini Pasal 99 PP No.25 ayat 1 menyebutkan: Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Konsekuensi dari isi pasal 99 PP ayat (1) PP No.25 Tahun 2004 adalah, bahwa Rancangan Peraturan Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah haruslah atas persetujuan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah. Meskipun dinyatakan DPRD memegang kekuasaan membentuk peraturan Daerah, tetapi ia tidak dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah apabila dalam pembahasan rancangan Peraturan Daerah terdapat ketidak setujuan salah satu pihak. Jika kemudian Kepala Daerah tidak membubuhkan tanda tangannya atas rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama ini, maka rancangan Peraturan Daerah sah menjadi Peraturan Daerah. Karena itu semangat yang terdapat dalam PP No.25 Tahun 2004 bukanlah soal adanya tanda tangan Kepala Daerah, melainkan adanya persetujuan Kepala Daerah dan DPRD selama proses pembahasan Rancangan Perda, sehingga diputuskan oleh DPRD dalam sidang paripurnanya.

Termasuk ke dalam arti adanya persetujuan bersama itu berkaitan Anggaran Belanja DPRD yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari APBD, Dimana berdasarkan PP No.24 Tahun 2004, pembahasan usulan Anggaran Belanja DPRD diperlakukan sama dengan belanja perangkat Daerah lainnya. Artinya, anggaran Belanja DPRD dibahas bersama-sama dengan Kepala Daerah. Apabila Kepala Daerah tidak setuju dengan anggaran Belanja DPRD karena tidak sesuai dengan ketentuan perundangan berlaku, maka RAPBD tidak dapat ditetapkan menjadi APBD. Ini tentu memberikan suatu kejelasan terhadap munculnya persepsi selama ini , bahwa DPRD menentukan sendiri anggaran belanjanya dan tidak ada kewajiban untuk melakukan pembahasan bersama-sama dengan Kepala Daerah, apalagi harus mendapat persetujuan bersama sebagaimana ditentukan PP No.25 Tahun 2004.

Berdasarkan beberapa hal yang dikemukakan di atas, maka wewenang DPRD bersama-sama membentuk Peraturan Daerah memerlukan suatu kerja sama yang sangat kuat dan dengan pijakan yang sama, bahwa Peraturan Daerah yang dibentuk tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan Peraturan Daerah lainnya. Bahkan peraturan daerah yang bersifat mengatur setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah harus didaftarkan Kepada Pemerintah untuk Peraturan Propvinsi dan kepada Gubernur untuk Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Bahkan untuk Peraturan Daerah yang berkaitan dengan APBD, Pajak Daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah sebelum diundangkan dalam lembaran daerah harus dievaluasi oleh pemerintah. Artinya, peraturan-peraturan daerah dimaksud baru dapat diundangkan dalam lembaran daerah tergantung pada hasil evaluasi yang dilakukan pemerintah.

Bagaimana dengan prosedur pembentukan Perda setelah diundangkannya UU No 12 Tahun 2012 ?  Topik ini akan menjadi bahasan selanjutnya. *

Ditulis Oleh : Boy Yendra Tamin ~Dunia Hukum dan Sistem Hukum

Muh.Akram Anda sedang membaca artikel berjudul Prosedur Penyusunan (Pembentukan) Peraturan Daerah yang ditulis oleh Dunia Hukum dan Sistem Hukum yang berisi tentang :Prosedur Penyusunan (Pembentukan) Peraturan Daerah Dan Maaf, Anda tidak diperbolehkan mengcopy paste artikel ini.

Blog, Updated at: 8/18/2012

33 komentar:

  1. jeky apriman saputra
    menurut saya : kepala daerah dan DPRD dalam pembentukan peraturan daerah haruslah disesuaikan dengan kondisi daerahnya agar peraturan daerah tersebut tidak menjadi masalah didaerah tersebut.

    ReplyDelete
    Replies
    1. perda suatu daerah tentu harus sesuai dengan kondisi daerahnya, dan yang pasti jadi aneh kalau disusun dengan kondisi darah lain kkkkkkk

      Delete
  2. Menurut saya,
    Rancangan perda diajukan oleh kepala daerah kepada daerah kepada DPRD dan kemudian di bahas bersama-sama antara DPRD dan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama.

    ReplyDelete
    Replies
    1. kalau soal itu sudah jelas karena sudah ketentuan per-UU-an

      Delete
  3. dalam pembuatan perarturan daerah, harus ada persetujuan kepala daerah dan DPRD ,dalam pembuatan perarturan tsb, kepala daerah dan DPRD harus mengetahui situasi dan kondisi masyarakat d daerah tsb

    ReplyDelete
    Replies
    1. apa ada masalah dengan soal itu selama ini ??

      Delete
  4. zawata afnani darma

    menurut saya kepala daerah tidak membubuhkan tanda tangannya atas rancangan peraturan daerah yang telah dosetujui bersama kemudian peraturan daerah sah menjadi peraturan daerah .

    ReplyDelete
  5. menurut saya,
    penyusunan rancangan perda sangat menetukan bagi kelancaran pembahasan di DPRD, kualitas suatu perda dan pengamnilan keputusan atas tancangan perda menjadi perda sangat ditentukan oleh cara bagaimana rancangan perda itu di susun.

    ReplyDelete
  6. dengan melalui beberapa proses penyusunan perda, tentunya DPRD dan tiap tiap kepala daerah harus melakukan peninjauan, bahwasanya perda yang dibentuk melalui naskah akademic, tentunya sudah mempertimbangkan bgaimana perda tersebut dapat memacu perkembangan daerah.jadi kesimpulannya perda tersebut sudah baik, tinggal penerapannya yang harus di optimalkan, dan slalu melakukan perubahan-perubahan.

    ReplyDelete
  7. Dalam pembentukan perda sangat di butuhkan kerjasama baik dari Kepala Daerah maupun DPRD itu sendiri, sehingga perda yang di bentuk tersebut benar-benar maksimal dan tidak terjadi penyimpangan dalam masyarakat.

    ReplyDelete
  8. rancangan PERDA sudah di rancang dengan Baik,mungkin para pemegang wewenang saja yang kurang bekerja sama dalam melaksanakan aturan tersebut,sehingga timbulnya pro dan contra,dan PERDA tersebut pun tidak berjalan dengan maxsimal ataw bahkan tidak sesuai dengan aturan yg telah d tetapkan......

    ReplyDelete
  9. menurut saya dalam penyusunan perda tersebut,kepala daerah dan DPRD haruslah bekerja sama dengan sebaik-baiknya dan kepala daerah harus mempertimbangkan penyusunan perda tersebut apakah sesuai untuk kepentingan masyarakatnya atau tidak.

    ReplyDelete
  10. tanggapan saya, dasar pembentukan PerDa karena ada kewenangan yang dimiliki daerah otonom, dan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.. sah-sah saja jika PerDa baru di undangkan,namun setidaknya perda tersebut harus sesuai pula dengan daerahnya.. percuma kan jika perda baru yg telah di undangkan tidak bekerja karna ketidaksesuaiannya dengan kondisi daerahnya...

    ReplyDelete
  11. Permasalahan yang akan diselesaikan harus dapat dirumuskan dengan jelas agar pemilihan instrumen hukumnya tepat. Selain itu, perancang adalah orang yang mengusai sistem hukum yang berlaku. Hal ini dimaksdukan agar produk hukum PerDa tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi dan bahkan menimbulkan persoalan hukum dalam penerapannya...

    ReplyDelete
  12. memang begitu seharusnya, bahwa dalam merancang suatu Perda, kepala daerah harus di libatkan. karena kepala daerahlah yang lebih banyak mengetahui apa persoalan yang timbul pada daerah yang ia pimpin.

    ReplyDelete
  13. sebelum kepala daerah melakukan persetujuan bersama DPRD tentang suatu perda sebaiknya kepala daerah melakukan survei aturan apa yang sangat di butuhkan oleh masyarakatnya.

    ReplyDelete
  14. Pembentuk Perda hendaknya perlu adanya persiapan yang matang dan mendalam, antara lain pengetahuan mengenai materi muatan yang akan diatur dalam Perda, pengetahuan tentang bagaimana menuangkan materi muatan tersebut ke dalam Perda secara singkat tetapi jelas dengan bahasa yang baik serta mudah dipahami. Pembentuk Perda harus semaksimal mungkin dalam Pembentukan Naskah Akademik yang memadai, sehingga Perda tidak mudah direvisi.

    ReplyDelete
  15. Pembentuk Perda hendaknya dalam pembentukan Perda perlu adanya persiapan yang matang dan mendalam, antara lain pengetahuan mengenai materi muatan yang akan diatur dalam Perda, pengetahuan tentang bagaimana menuangkan materi muatan tersebut ke dalam Perda secara singkat tetapi jelas dengan bahasa yang baik serta mudah dipahami. Pembentuk Perda harus semaksimal mungkin dalam Pembentukan Naskah Akademik yang memadai, sehingga Perda tidak mudah direvisi. Sehingga perda yang di bentuk benar-benar tidak terjadi penyimpangan.

    ReplyDelete
  16. untuk membuat suatu RANPERDA menjadi PERDA harus memperhatikan dengan baik kondisi daerah dan juga harus memperhatikan naskah akademik agar perda itu berjalan dengan maksimal dan tidak trjadi penyimpangan dalam masyarakat.

    ReplyDelete
  17. penyusunan rancangan merupakan hal terpenting agar terbentuknya kinerja yg bagus di darerah,tetapi agar lebih baiknya sebelum rancangan dibuat,sebagusnya diperhitungkan dulu agar kinerja sesuai dengan rancangan yg di buat.....

    ReplyDelete
  18. peranan DPRD dalam membangun dan mengusahakan dukungan bagi kebijakan dan keputusan Pemerintah Daerah agar diterima oleh masyarakat luas. Dalam hal ini DPRD menjembatani Pemerintah Daerah dengan rakyat dan mengusahakan kesepakatan maupun dukungan terhadap sistem politik secara keseluruhan maupun terhadap kebijakan spesifik tertentu.
    DPRD dan kepala daerh harus berkerja sama agar masyarakatt tidak menyeleweng thdap aturan yang tlas dibuat

    ReplyDelete
  19. @taufiq guswanto Apakah dengan prosedur pembentukan Perda yang baru akan menjadikan Perda lebih baik ???

    ReplyDelete
  20. seharusnya kepala daerah menjalin kerja sama yang baik dengan DPRD,sehigga bisa menciptakan perda yang sesuai dengan keaadaan daerah itu sendiri.

    ReplyDelete
  21. 09 272
    berarti RANAPBD harus benarbenar di periksa secara teliti agar penyelenggaraan daerah bisa terlaksana dengan lancar ,sesuai degan tujuan

    ReplyDelete
  22. menurut saya,seharusnya dalam penyusunan perda harus diperhatikan dari berbagai aspek ,agar bisa berjalan dengan baik dalam sistem pemerintahan.

    ReplyDelete
  23. Penyusunan rancangan Perda sangat menentukan bg kelancaran pembahasan di DPRD. Karena pengambilan keputusan atas rancangan Perda menjadi Perda sangat di tentukan oleh cr bagaimana rancangan Perda itu disusun.

    ReplyDelete
  24. Dalam pembuatan RANPERDA menjadi PERDA harus sangat di perhatikan dengan baik, seperti memperhatikan bagaimana kondisi daerah dan bagaimana naskah akademik daerah tersebut. Dan di sertainya kerjasama antara kepala daerah dan DPRD, agar nantinya bisa menjalankan kinerja dan menjalan perda dengan semaximal mungkin agar tidak terjadi lagi penyimpangan-penyimpangan di dalam mayarakat.

    ReplyDelete
  25. Bagaimana pun prosedur penyusunan perda yang terpenting DPRD dan Kepala Daerah harus memperhatikan isi dari peraturan yang dibuat agar dapat dijalankan dan diterapkan dengan baik oleh masyarakat

    ReplyDelete
    Replies
    1. saya sangat setuju apabila yang diutamakan adalah isi dari perda tersebut , karena isinya lah yang merupakan faktor utama agar penerapannya dapat semaksimal mungkin oleh masyarakat .

      Delete
  26. Pemerintah dalam merancang dan membuat peraturan daerah hendaknya memperhatikan asas-asas pembuatan perda yang baik, serta sesuai dengan situasi dan kondisi yang sedang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Peraturan Daerah dibuat untuk menciptakan suasana pemerintahan yang baik dan teratur, bukan malah membuat masalah baru dalam masyarakat. Untuk itu keprofesionalan dan kearifan pemerintah sangatlah dibutuhkan.

    ReplyDelete
  27. Kepala Daerah sebaiknya ikut pada semua tahap pembahasan agara nantinya dapat memberikat pertimbangan lebih lanjut atas ranperda yang di ajukan tersebut

    ReplyDelete
  28. dalam pembentukan rancangan perda dan perda harusnya ada hubungan kerja sama antara kepala daerah dengan DPRD agar tercapainya tujuan perda yang sebagaimna yang di inginkan

    ReplyDelete